Infrastruktur Kepatuhan & Penggajian · Indonesia Country Pack

Mesin Kepatuhan Penggajian untuk Regulasi Indonesia

Mengisolasi kompleksitas hukum ketenagakerjaan Indonesia — PPh 21 skema TER, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, pesangon PP 35/2021, dan THR — ke dalam sistem parameter modular dan tervalidasi, dengan jejak audit lengkap di setiap kalkulasi.

Komitmen Kepatuhan Hukum

Status Operasional
Status Operasional
Dalam Validasi
Versi ruleset
ID-2026.4
Versi pack
2.2.0

Modul Country Pack Indonesia sedang melalui tahapan verifikasi independen bersama konsultan hukum dan akuntan bersertifikasi di Indonesia. Kami memastikan seluruh logika perhitungan dan penanganan data pribadi selaras dengan regulasi yang berlaku sebelum implementasi komersial penuh.

VALIDATED / PILOT — not yet commercially qualified for unrestricted production deployment

H20 payrollCorrectness · CONDITIONAL
H21 regulatoryOperations · FAIL
H22 laborCoverage · FAIL
H23 privacySecurity · FAIL
H24 enterpriseOperations · CONDITIONAL

Cakupan Regulasi Lokal

PPh 21 (Skema TER)

Otomatisasi pemotongan pajak penghasilan bulanan berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER A/B/C), dengan rekonsiliasi tahunan penuh (bulanan × tahunan, PTKP, biaya jabatan, dan deduksi).

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)

Perhitungan komprehensif untuk JKK (5 tingkat risiko), JKM, JHT, JP (dengan batas atas), dan JKP — dengan pemisahan porsi iuran perusahaan vs karyawan.

Kompensasi & Pesangon (PP No. 35/2021)

Dukungan untuk 20 skenario Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal 36–47, menghitung Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) dengan pengali sesuai alasan pemutusan.

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

Kalkulasi pro-rata berdasarkan masa kerja dan hari raya sesuai agama yang tercatat, untuk karyawan tetap maupun PKWT.

Lembur

Perhitungan sesuai formula 1/173 dengan skema kerja 5x8 dan 6x7.

Perlindungan Data Pribadi

Kontrol akses berbasis peran, jejak audit atas setiap akses ke data sensitif (NIK, NPWP, rekening bank), dan mekanisme penguncian data yang belum terlindungi — dirancang sejalan dengan UU PDP (No. 27/2022), dengan tinjauan hukum independen sedang berjalan.

Validasi Automatis, Bukan Hanya Kalkulasi

Setiap transaksi melewati mesin validasi deterministik yang memeriksa bukti wajib sebelum catatan apa pun dikonfirmasi — misalnya, proses pemutusan hubungan kerja hanya tercatat ketika seluruh dokumentasi yang diwajibkan undang-undang sudah lengkap.

Arsitektur

Inti Global

Orkestrasi lintas-modul, manajemen siklus hidup karyawan, API gateway, jejak audit, dan otentikasi — identik di setiap negara.

Country Pack ID

Modul terisolasi dan bertanda tangan kriptografis (Ed25519) yang hanya berisi logika spesifik peraturan ketenagakerjaan Indonesia.

Jejak Audit

Setiap perhitungan mereferensikan versi ruleset yang persis menghasilkannya, siap untuk inspeksi.

Siapkan Operasi Penggajian Anda untuk Indonesia

Kami membuka kolaborasi terbatas untuk perusahaan multi-entitas, firma akuntansi, dan konsultan SDM di Indonesia yang ingin memvalidasi infrastruktur ini dalam program pilot terkontrol.

Kirim Permohonan Akses Pilot